Wabup Touna Hadiri Rapat Kerja Bersama Wapres dan Mentri Koperasi dan UMKM

Wapres K.H. Ma’ruf Amin, didampingi Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura dan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki serta dihadiri Kepala Daerah se- Sulteng. Foto IST
Wapres K.H. Ma’ruf Amin, didampingi Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura dan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki serta dihadiri Kepala Daerah se- Sulteng. Foto: IST

PALU – Wakil Bupati Tojo Una-Una (Touna) Ilham, SH hadiri Rapat Kerja bersama Wakil Presiden (Wapres) RI Dr. KH. Ma’ruf Amin, di Ruang Rapat Polibu Lantai 3, Kantor Gubernur Sulteng, Jl. Sam Ratulangi No. 101, Besusu Barat, Palu Timur, Palu, Sulteng, Jumat (07/01/2022).

Dalam Rapat Kerja tersebut Wapres K.H. Ma’ruf Amin, didampingi Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura dan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki serta dihadiri Kepala Daerah se- Sulteng.

Dalam arahannya Wapres menyampaikan, bahwa kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik menjadi indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi (RB). Sejak disahkannya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat dalam pemberian pelayanan yang berkualitas.

Saat ini bahkan telah diperkuat lagi dengan Perpres Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP), yang mewajibkan setiap kabupaten/kota mendirikan MPP.

“Provinsi Sulawesi Tengah sudah memiliki 1  Mall Pelayanan Publik. Harapan saya segera kembangkan dan perluas MPP di semua kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah,” harap Wapres.

Lanjut kata Wapres mengatakan, dengan adanya MPP, maka pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah, karena MPP merupakan  pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang  mengintegrasikan berbagai jenis layanan publik dari berbagai instansi dalam satu tempat.

“Kita harus hilangkan stigma dan persepsi Birokrasi yang lambat dan berbelit-belit dalam melayani masyarakat,” tegasnya.

Wapres pun menekankan, pembangunan sarana fisik MPP di kabupaten/kota tidak harus menggunakan gedung baru karena perlu biaya besar, tetapi bisa mengoptimalkan sarana/prasarana yang sudah dimiliki dengan dukungan teknologi digital yang mengintegrasikan layanan berbagai instansi dalam satu PTSP.

“Sejak Reformasi Birokrasi dijalankan intensif dari tahun 2010 sampai sekarang, banyak kemajuan pelayanan publik yang dicapai. Berdasarkan evaluasi Ombudsman pada tahun 2021 bahwa Kepatuhan Standar Pelayanan Publik K/L Pusat 70% masuk Kategori Kepatuhan tinggi (Zona Hijau) dan selebihnya Kepatuhan Sedang (Zona Kuning) serta tidak ada Zona Merah,” ujarnya.

Namun, kata Wapres Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Pemprov, Pemkab/Pemkot  masih di bawah 40% yang masuk Kepatuhan tinggi (Zona Hijau), selebihnya masuk Kategori Zona Kuning dan Merah.

Ini artinya di Pemerintah Daerah harus banyak melakukan perbaikan. Ke depan semua Pemda diharapkan terus membenahi kualitas kinerja Pelayanan Publik, dengan inovasi layanan.

“Lakukanlah Digital Transformation, sehingga akses, waktu, biaya dan prosedur pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel,” tegasnya.

Selain MPP, topik yang dibahas dalam rapat adalah pemberdayaan UMKM. Menurut Wapres, sebagai upaya menanggulangi kemiskinan, pemerintah memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan. Melalui pemberdayaan, diharapkan masyarakat dapat keluar dari garis kemiskinan.

“Jadi 2024 itu kemiskinan ekstrem dan kemiskinan secara menyeluruh  diturunkan melalui upaya pemberdayaan,” ujar Wapres.

Wapres mengungkapkan penurunan kemiskinan ekstrem telah dilakukan di 35 kabupaten di 7 provinsi tahun 2021. Sementara 2022, akan dilakukan di 200 kabupaten di 25 provinsi.

“Kesehatan menjadi fokus utama. Tidak mungkin kita memulihkan ekonomi tetapi kesehatan tidak baik,” ungkapnya.(AH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.