Wapres Warning Soal Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Pemprov, Pemkab dan Pemkot di Bawah 40%

Wapres KH Ma'ruf Amin didampingi Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki. Foto IST
Wapres KH Ma'ruf Amin didampingi Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki. Foto IST

PALU- Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Pemprov, Pemkab/Pemkot masih di bawah 40% yang masuk Kepatuhan tinggi (Zona Hijau), selebihnya masuk Kategori Zona Kuning dan Merah. Ini berdasarkan evaluasi Ombudsman pada tahun 2021 tentang Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.

“Ini artinya Pemerintah Daerah harus banyak melakukan perbaikan. Ke depan semua Pemda diharapkan terus membenahi kualitas kinerja Pelayanan Publik, dengan inovasi layanan,” kata Wapres KH Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Sosialisai Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Pemberdayaan UMKM, di Ruang Rapat Polibu Lantai 3, Kantor Gubernur Sulteng, Jl. Sam Ratulangi No. 101, Besusu Barat, Palu Timur, Palu, Sulteng, Jumat (07/01/2022).

“Lakukanlah Digital Transformation, sehingga akses, waktu, biaya dan prosedur pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel,” tegasnya.

Wapres mengungkapkan, per Desember 2021 jumlah MPP di Indonesia yang sudah diresmikan mencapai + 50 MPP di berbagai Kabupaten dan Kota. Ke depan harus terus bertambah.

“Strategi penerapan MPP hendaknya tidak hanya mengandalkan pelayanan langsung terintegrasi satu pintu. Namun, bisa juga dilakukan melalui pelayanan terintegrasi secara mandiri on line (aplikasi digital) dan pelayanan bergerak. Dengan demikian bisa tercipta pelayanan yang makin mudah, cepat, murah dan skala jangkauannya lebih luas,” imbaunya.

Terkait hal tersebut, Wapres mengajak kabupaten/kota di Sulteng untuk mengambil model MPP di Kota Banyuwangi, Jawa Timur.

“Yang bagus Kabupaten Banyuwangi, memberikan pelayanan terpadu. Urusan tanah, usaha, bahkan urus paspor di situ, izin-izin semua di situ. Jadi dengan adanya pelayanan seperti itu kita harapkan akan meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus kepuasan institusi,” ucap Wapres.

Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik menjadi indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi (RB). Sejak disahkannya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat dalam pemberian pelayanan yang berkualitas.

Saat ini bahkan telah diperkuat lagi dengan Perpres Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP), yang mewajibkan setiap kabupaten/kota mendirikan MPP.

“Provinsi Sulawesi Tengah sudah memiliki 1 Mall Pelayanan Publik. Harapan saya segera kembangkan dan perluas MPP di semua kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah,” ucap Wakil Presiden.

Selain MPP, topik yang dibahas dalam rapat adalah pemberdayaan UMKM. Menurut Wapres, sebagai upaya menanggulangi kemiskinan, pemerintah memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan. Melalui pemberdayaan, diharapkan masyarakat dapat keluar dari garis kemiskinan.

“Jadi 2024 itu kemiskinan ekstrem dan kemiskinan secara menyeluruh diturunkan melalui upaya pemberdayaan,” ujar Wapres.

Wapres juga mengatakan, penurunan kemiskinan ekstrem telah dilakukan di 35 kabupaten di 7 provinsi tahun 2021. Sementara 2022, akan dilakukan di 200 kabupaten di 25 provinsi.

Fokus lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah penanggulangan Covid-19.

“Kesehatan menjadi fokus utama. Tidak mungkin kita memulihkan ekonomi tetapi kesehatan tidak baik,” tegasnya.(PE/AH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.