Kemenkumham Raih Penghargaan Standar Pelayanan Publik Dari Ombudsman RI

Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang diwakili Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto, Kamis (26) di Gedung Ombudsman, Jakarta.

JAKARTA – Kemenkumham mendapatkan Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik tahun 2021 dari Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan ini menunjukkan kepatuhan Kemenkumham terhadap UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Ombudsman, Bobby Hamzar Rafinus kepada Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mewakili Menkumham di gedung Ombudsman, Jakarta.

Pelayanan Publik Ombudsman menetapkan tiga kategori penilaian kepatuhan yaitu Zona Hijau, Kuning, dan Merah, berdasarkan sepuluh variabel penilaian. Berdasarkan hasil penilaian, Kemenkumham masuk ke dalam kategori terbaik yaitu zona hijau Kemenkumham Raih Penghargaan Standar Pelayanan Publik.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto menilai penghargaan ini akan semakin memacu jajarannya untuk lebih aktif melakukan kreativitas dan inovasi.

“Karenanya Kemenkumham membuka diri menerima masukan dari masyarakat dlm rangka peningkatan pelayanan publik.Andap mengatakan jika penghargaan merupakan sebuah bonus,” ujarnya.

Dikatakannya, bahwa tanpa ada penghargaan pun, Kemenkumham pastikan masyarakat tetap menerima layanan sesuai standar yang ada, tanpa perbedaan dan pungutan liar.

“Kepatuhan Kemenkumham dalam standar pelayanan publik merupakan implementasi dari kebijakan presiden dalam mewujudkan birokrasi melayani publik, termasuk didalamnya core values ‘Berakhlak’ yang ditindaklanjuti oleh Menkumham,” katanya.

Dia menambahkan, mengemban amanah pelayanan publik yg cakupannya sangat luas dan mempengaruhi kepentingan hidup banyak orang.

“Untuk itu, jajaran Kemenkumham terus konsisten memberikan pelayanan yg berkualitas kepada masyarakat Kemenkumham Raih Penghargaan Standar Pelayanan Publik,” tukasnya.(yya/Humas).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.