Sekda Touna Pimpin Rakor Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin

Sekda Touna Saat Memimpin Rakor Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin.

TOUNA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) , Dr. Souvianur Kure, SE, M.Si, memimpin Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin atau Masyarakat yang termasuk dalam Kategori Masyarakat Miskin Ekstrem, Rabu (06/07/2022).

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Eksekutif ini dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Touna, Nawatsara Panjili, S.E., M.Si, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Touna, Ir. Muh Idrus M.T, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait, Para Camat, Kepala Puskesmas serta tamu undangan lainnya.

Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin atau Masyarakat yang termasuk dalam Kategori Masyarakat Miskin Ekstrem merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi tanggal 4 Juli 2022, terkait penghapusan kemiskinan ekstrim sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 dan Kepmenko PMK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Tahun 2022-2024.

Sekda Touna dalam arahannya menyampaikan, agar pengentasan kemiskinan dilakukan secara terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran melalui kolaborasi intervensi, sehingga kemiskinan ekstrem dapat tertangani.

“paya tersebut dilakukan melalui kolaborasi intervensi, salah satunya dengan melakukan pemetaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang bersumber dari APBN maupun dari APBD,” ucap Sekda.

Menurutnya, pemetaan tersebut, berbagai program baik dari pusat maupun daerah dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem.

“Selanjutnya Secara teknis Pemerintah Daerah akan melakukan fungsi koordinasi dengan Stakeholder lainnya terkait kriteria data yang digunakan untuk menentukan status masyarakat/orang miskin,” tuturnya.

Lanjut kata Sekda, langkah selanjutnya mengupayakan pembentukan Tim/Pokja Penghapusan Garis Kemiskinan dengan melibatkan Stakeholder terkait.

“Setelah dirumuskan kriteria masyarakat/orang miskin yang akan didata maka Pemerintah Daerah akan menyusun rencana program dan kegiatan disertai rancangan kebutuhan anggaran yang akan disesuaikan dengan tim yang terlibat dalam melakukan verifikasi dan validasi data BPKS,” ujarnya

“Saya berharap semoga kegiatan dan program ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya akan menghasilkan Presepsi yang sama serta mempunyai Data yang sama dengan BPS Kabupaten Touna,” tutup Sekda.(yya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.