Hadiri FGD Harkamtibmas, Ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Touna

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Touna, Nawatsara Panjili, S.E., M.Si Saat Menghadiri Pembukaan FGD.

TOUNA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Tojo Una Una (Touna), Nawatsara Panjili, S.E., M.Si, mewakili Bupati Touna menghadiri Focus Group Discusion (FGD) dengan tema “Harkamtibmas di Kabupaten Touna” paska kenaikan BBM, di Aula Endra Dharma Laksana Polres Touna, Selasa (6/9/2022).

Kegiatan yang dibuka yang dibuka oleh Kapolres Touna, AKBP Riski Fara Sandhy, S.I.K., M.I.K., ini turut dihadiri Kajari Touna, Suwirjo, S.H., M.H., Kepala Dinas Sosial Touna, Sutrisno Lasawedi, S.Sos, M.Si., Dinas Perhubungan, PJU Polres Touna, Para Kapolsek, Perwakilan Pertamina, HMI, PMII, KNPI, KSPI, perwakilan Agen Travel, Perwakilan Bentor, Perwakilan Ojek, Perwakilan mahasiswa, LSM serta awak media.

Dalam sambutannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Touna, Nawatsara Panjili, S.E., M.Si menyampaikan bahwa pengaruh perekonomian global inflasi Rusia ke Ukraina berdampak nyata terhadap ekonomi global, sehingga memberikan pengaruh tiga saluran utama.

“Pertama, harga komoditas yang lebih tinggi seperti makanan dan energi , karena Rusia dan Ukraina penghasil gandum dan bahan makanan lainnya. Kedua, ekonomi dan perdagangan akan terganggu, rantai pasokan, dan pengiriman uang serta lonjakan arus pengungsi. Dan Ketiga, berkurangnya kepercayaan bisnis dan ketidakpastian investor yang lebih tinggi akan membebani harga aset, pengetatan kondisi keuangan, dan berpotensi memacu arus modal dari pasar negara berkembang,” ucapnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Touna, Nawatsara Panjili, S.E., M.Si Saat Memberikan Sambutan.

Nawatsara mengatakan, Rusia merupakan penghasil minyak keempat di dunia, dimana rata-rata mengekspor 7,4 juta barel perhari dan Rusia juga merupakan penghasil gandum dan tepung terbesar di dunia, dimana dalam 3 tahun terakhir selalu berada peringkat kedua terbesar di dunia.

“Kalau kita berdasarkan data tersebut, maka demikian berdampak tingkat internasional bahkan kekita Negara Indonesia. Maka dari itu, kebijakan-kebijakan ini berdampak pula ke Negara kita,” katanya.

Nawatsara menjelaskan,  BBM naik, pencabutan subsidi dampaknya pada inflasi, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Sebab penyebab inflasi  yaitu ketika uang negara lebih banyak, dan suplai barang tidak sesuai dengan permintaan.

“Mengapa subsidi BBM harus diperkecil, karena untuk menekan besaran subsidi dan kompensasi energi yang nilainya telah mencapai Rp 502,4 triliun kali dan terus meningkat. Angka tersebut sangat besar karena setara dengan anggaran membangun 3.333 Rumah Sakit, 227.886 Sekolah Dasar, kemudian 3.501 KM ruas Tol baru atau 41.666 Puskesmas,” jelasnya.

Nawatsara menambahkan, ada tiga bantuan yang diluncurkan berkaitan pengalihan subsidi BBM yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM Sebesar Rp12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu per bulan selama empat bulan.

“Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja yang diberikan kepada pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu dan Ketiga, 2 persen Dana Transfer Umum-DBH sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan,” tambahnya.

Diakhir sambutannya, Nawatsara mengajak kepada peserta FGD untuk bersama-sama mengawal bantalan sosial sebagai pengalihan subsidi BBM tersebut.

“Mari bersama-sama kita kawal tiga bantuan ini bisa sampai ke masyarakat yang wajib menerima dengan tepat waktu, sehingga mereka dapat menikmati bantuan tersebut,”tutupnya.*****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.