Polres Touna Gelar FGD Harkamtibmas Menyikapi Kenaikan Harga BBM

Kapolres Touna Bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Touna  dan Kajari Touna Pada Pembukaan FGD Harkamtibmas.

TOUNA – Kepolisian Resor (Polres) Touna menggelar Focus Group Discusion (FGD) mengambil tema “Pemelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” (Harkamtibmas) di wilayah Kabupaten Touna. FGD dalam rangka menyikapi kenaikan harga BBM tersebut berlangsung di Aula Endra Dharma Laksana Polres Touna, Selasa (6/9/2022).

FGD yang dibuka secara langsung oleh Kapolres Touna, AKBP Riski Fara Sandhy, S.I.K., M.I.K., bersama Bupati Touna yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Touna, Nawatsara Panjili, S.E., M.Si.,  dan Kajari Touna, Suwirjo, S.H., M.H., dihadiri Kepala Dinas Sosial Touna, Sutrisno Lasawedi, S.Sos, M.Si., Dinas Perhubungan, PJU Polres Touna, Para Kapolsek, Perwakilan Pertamina, HMI, PMII, KNPI, KSPI, perwakilan Agen Travel, Perwakilan Bentor, Perwakilan Ojek, Perwakilan mahasiswa, LSM serta awak media.

Kapolres Touna, AKBP Riski Fara Sandhy dalam sambutannya menyampaikan kegiatan FGD ini membahas Harkamtibmas pasca kenaikan harga BBM. FGD ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah mengenai naiknya harga BBM.

“Kenaikan BBM sudah sewajarnya terjadi, karena hampir 70 persen subsidi tidak tepat sasaran, justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu mempunyai mobil,” kata AKBP Riski Fara Sandhy.

Kapolres mengatakan, kompensasi subsidi membengkak menjadi 3 kali lipat yang awalnya 152 Triliun menjadi 502, 4 Triliun dan terus meningkat. Angka tersebut sangat besar karena setara dengan anggaran membangun 3.333 Rumah Sakit, 227.886 Sekolah Dasar, dan 3.501 KM ruas Tol baru atau 41.666 Puskesmas.

“Dari kenaikan harga BBM tersebut akan mengurangi beban subsidi dan kompensasi. Terkait kenaikan harga BBM tersebut, Pemerintah telah menyiapkan program bantalan sosial untuk masyarakat kurang mampu,” kata AKBP Riski.

Kapolres menambahkan, bantalan sosial tersebut berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 12,4 Triliun dengan sasaran 20,65 Juta Keluarga Penerima Manfaat (PKM) sebesar Rp.150.000/bulan selama bulan, Bantuan Subsidi Upah 9,6 Triliun dengan sasaran 16 Juta Pekerja gaji maksimal 3,5 juta perbulan, sebesar Rp. 600.000/bulan dan  2% Dana Transfer Ulang (DTU) serta 2,17% Dana Bagi Hasil (DBH)” tambahnya.

“Terkait bantalan sosial tersebut, Saya meminta kepada Dinas terkait agar menyampaikan jadwal penyaluran bantuan tersebut, sehingga bisa dilakukan pengamanan oleh Bhabinkamtibmas atau Personil lainnya,” tambahnya.*****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.