Wabup Touna Pimpin Rapat Tim Pemantau Inflasi Daerah Kabupaten Touna

Rapat Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Touna.

TOUNA – Wakil Bupati Touna, Ilham Lawidu, SH didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Touna, memimpin kegiatan Rapat Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Touna sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI dan Mentri Dalam Negeri, Selasa (13/9/2022).

Kegiatan yang berlangsung di ruangan Rapat Exekutif Kantor Bupati Touna ini dihadiri Wakil Ketua II DPRD Touna, Salim Makaruru,SS, Asisten II Nawatsarah Panjili, Wakapolres Touna, Kompol I Made Dharma,SH, KasiIntel Kejaksaan Touna, LD. Nuzul,SH, Kepala Bappelitbangda Touna, Ir. Muh Idrus, MT, Kadis Sosial Touna, Sutrisno Lasawedi, S.Sos, M.Si, Kadis Perindag Touna, Moh. Kusno, Kadis PMD M.I.A Latimumu, SH, Kadis PKP Mahdi, SP, Kadis PU Moh. Ilyas, ST, Kepala DPKPLH Alimuddin Mohammad, SE,M.Si, dan Kaban Ekbang Moh. Ichsan Mursalin, ST.

Wakil Bupati Touna, Ilham Lawidu dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Unsur OPD yang hadir dalam kegiatan dalam rangka Rapat Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) yang berdasarkan Instruksi pemerintah pusat.

“Pemda saat ini sedang menyiapkan sejumlah anggaran sebesar Rp. 3.243.040.641 yang berasal dari APBD-P yang nantinya akan digunakan untuk subsidi 4 (empat) sektor yaitu Bantuan sosial, Penciptaan lapangan kerja, Subsidi Transportasi Umum dan Perlindung Sosial lainnya dengan memperhatikan aturan PMK 134 dan PMK 07 tahun 2022 tentang langkah-langkah menghadapi Inflasi yang terjadi yang saat ini sudah dalam tahap tahap pembahasan dalam APBD-P,” ucap Wabup.

Wabup mengatakan, khususnya di Kabupaten Touna ada beberapa OPD yang melakukan subsidi yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Perindag, Dinas PU, Dinas PKP, Dinas Perikanan, Dinas Sosial, Nakertrans, PMD, Keuangan dan Bappelitbangda dengan anggaran sebesar Rp. 3.243.040.641.

“Anggaran tersebut akan di bagi kepada OPD tersebut yang di peruntukan untuk menangani masalah inflasi. Alokasi dana tersebut menjawab instruksi pemerintah pusat melalui Zoom meeting yang dilaksanakan beberapa hari kemarin,” kata Wabup.

“Untuk itu, dalam rangka penyaluran subsidi tersebut Pemerintah Daerah mengharapkan kepada lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawasan untuk mengontrol penggunaan anggaran tersebut agar tepat sasaran dan tidak terjadi polemik seperti Bansos pada saat pandemik Covid-19,” pesan Wabup.

Sekretaris Daerah Kabupaten Touna, Sovianur Kure menjelaskan, alokasi dana yang akan di gunakan sebagai subsidi penanganan inflasi sebesar 2% dari dana BTU dalam hal ini Dana DAU dan Dana DBH sebesar Rp. 3.243.040.641 dimana dana ini untuk penanganan inflasi daerah di empat sektor yang dimaksud.

“Untuk ke empat sektor yang akan di intervensi oleh Pemda saat ini sedang dilakukan perhitungan secara teknis yang akan di selesaikan hari ini dan akan di sampaikan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 kepada Kepolisian dan Kejaksaan dengan besaran nilai Rp. 3.243.040.641,” jelasnya.

Sekda mengatakan, Bantuan Langsung Tunai yang di intervensi oleh Pemerintah Pusat sebesar 500.000,- /KPM selama 4 bulan dimana jumlah Penerimaan Manfaat kabupaten Touna sebanyak 13.991.

“Beberapa hari kemarin juga telah di terima surat dari Kejaksaan tentang pendamping dana tidak terduga yang penggunaanya proses APBD belum masuk pada tahap perubahan,” katanya.

Lanjut kata, Sekda kemarin Pemda sudah masuk dalam tahapan APBD-P, maka penggunaan dana tidak terduga sudah tidak dilaksanakan dan sudah dialokasikan kepada masing-masing sektor yang telah di amanatkan oleh PMK.

“Model subsidi yang akan dilaksanakan yaitu Subsidi pasar yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindag, Subsidi Transportasi oleh Dinas Perhubungan yang di titik beratkan pada Subsidi Tiket penumpang,” lanjutnya.

Sekda juga mengatakan, berdasarkan pantauan dari Dinas Perhubungan dan Organda sampai saat ini belum ada kenaikan harga tiket sebagai dampak dari kenaikan BBM, yang saat ini dihitung adalah subsidi angkutan Laut

“Terkait dengan penciptaan Lapangan kerja Pemda saat ini sedang melakukan identifikasi dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana umum seperti pada pekerjaan padat karya seperti pekerjaan infrastruktur skala kecil dan masif yang melibatkan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Touna, Salim Makaruru menyampaikan terkait dengan pembahasan hari ini yang paling penting adalah pendataan mengenai para penerima manfaat yang tujuaanya adalah tepat sasaran sehingga dapat meminimalisir terjadinya kegaduhan dilapangan.

“Sesuai data dari Dinsos Penerima BLT Kabupaten Tojo Una dan sebanyak 13.991. Untuk itu, pembahasan hari ini di fokuskan kepada subsidi Transportasi diwilayah kepulauan dimana dari informasi yang di terima harga tiket di wilayah kepulauan sampai dengan saat ini belum mengalami kenaikan sehingga kita harus sesegera mungkin mengantisipasi dan mengalokasikan dana untuk Subsidi,” ujarnya.

Sedangkan Wakapolres Touna, Kompol I Made Dharma menyampaikan, Polres Touna telah melakukan pendampingan maupun pangaman dalam penyaluran bantuan BLT-BBM untuk mengantisipasi permasalahan yang terjadi di Lapangan yang teknisnya dari dinas Sosial yang mengaturnya.

“Terkait dengan pembayaran tiket angkutan laut dari wilayah Kepulauan- Ampana yang berfariasi disarankan kepada Dinas Perhubungan untuk di buatkan aturan mengenai penetapan tarifnya agar anggapan penumpang tidak terkesan dibeda-bedakan begitupun angkutan darat,” tukas Wakapolres.******

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.